Ratifikasi Piagam ASEAN: Langkah Menjadi Bangsa Yang Besar

Sekjen ASEAN, Dr. Surin Pitsuwan, mungkin tidak berlebihan dalam ucapannya saat menjadi tamu pimpinan Komsisi I DPR hari Selasa (25/2) yang lalu. Sejak awal sejarahnya, menurut Surin, Indonesia adalah "center of gravitation” (pusat gravitasi) ASEAN. Karena itu, lanjut dia,  Indonesia harus menjadi pemimpin di ASEAN dan mengambil peran yang lebih besar lagi di ASEAN seperti yang pernah dilakukan Indonesia di masa lalu.

Ucapan Surin di atas dia kemukakan dalam kaitan dengan ratifikasi Piagam ASEAN, yaitu piagam yang akan menjadikan ASEAN sebagai sebuah legal personality, legal capacity dan/atau juga legal entity.

Seperti dimaklumi, betapa pun telah tepat berusia 40 tahun pada bulan Nopember 2007 yang lalu, ASEAN pada prinsipnya masih tetap merupakan sebuah organisasi dengan ikatan yang longgar. Karena tidak mempunyai status sebagai legal personality, maka ASEAN sulit dikatagorikan sebagai subjek hukum dalam hukum internasional atau pun dalam pergaulan internasional.  Sebagai akibatnya, ASEAN mengalami kesulitan dalam bergerak, baik ke luar atau pun ke dalam. Dalam hal bergerak ke luar, ASEAN misalnya, sulit melakukan perikatan-perikatan hukum atau perjanjian dengan negara atau pun organisasi-organisasi internasional atau pun organisasi regional lainnya. Jika pun hal ini dapat dilakukan (walau pun nyatanya amat sulit), maka perjanjian itu belum tentu pula akan ditaati para anggotanya. Hal ini disebabkan bahwa kewajiban menaati itu sendiri memang amat lemah dengan status ASEAN yang sekarang ini. Tapi, jika ASEAN berubah menjadi sebuah “legal personality” maka setiap perjanjian atau perikatan dan kesepakan yang dibuat akan mengikat setiap anggotanya. ASEAN, dengan kata lain, akan berubah dari sebuah organisasi yang “cair” menjadi organisasi yang “kental”. ASEAN yang sudah bersatu itu akan lebih menyatu lagi. Kembali ke ucapan Surin di awal tulisan ini, sebagai politisi senior dan mantan Menlu Thailand, pandangan dia memang cukup tajam. Jika ASEAN menjadi “legal personality” (dengan cara diratifikasinya Piagam ASEAN oleh seluruh anggota ASEN), maka Indonesia akan dapat tampil secara lebih bergengsi dan lebih menonjol lagi. Dengan wujud baru di atas, misalnya, masing-masing negara ASEAN akan mengirm perutusan tetap dengan pangkat sebagai Duta Besar ASEAN, yang akan bertugas di Sekretariat Jenderal ASEAN yang berkedudukan di Jakarta. Sebagian besar keputusan-keputusan ASEAN akan merupakan keputusan yang dibuat di Jakarta. Jakarta, dengan begitu, akan lebih banyak dikunjungi bukan saja oleh para politisi dan diplomat-diplomat ASEAN, melainkan juga oleh para politisi dan diplomat manca negara. Jakarta, dengan kata lain, akan betul-betul merupakan “pusat gravitasi” ASEAN dan akan menjadi salah satu pilar penting bagi pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Dalam arah perkembangan seperti di atas, apakah ASEAN akan menjadi semacam “supra-state” alias organisasi “supra negara” seperti yang dituju oleh European Union (EU) ataukah tidak? Suatu hal yang jelas, ASEAN memang tidak harus menjadi foto-copy EU, tapi dapat mengambil ide atau ilham dari organisasi terbesar di Eropa itu untuk kemajuan atau kemaslahatan dirinya. Masalah Ratifikasi Dari sepuluh anggota ASEAN, sampai hari ini baru empat negara saja yang melakukan ratifikasi terhadap Piagam ASEAN. Masing-masing adalah parleman Singapura, parlemen Brurei, parlemen Thailand, dan parlemen Laos. Parlemen Indonesia (DPR) belum melakukan ratifikasi terhadap piagam yang telah ditandatangani oleh sepuluh kepala negara atau kepala pemerintahan ASEAN itu. Dari kalangan parlemen (Komisi I DPR) alasan belum diratifikasinya Piagam ASEAN itu cukup sederhana. Yaitu, pemerintah belum menyerahkan dokumen itu ke DPR. Dokumen itu mungkin masih di Deplu atau mungkin juga sedang berada di Sekretariat atau Istana Negara. Oleh karena hal di atas, sekali pun Komisi I DPR telah dua kali mengundang para ahli dari Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, dan mantan praktisi senior ke dalam Rapat Dengar Pendapat guna mendalami dokumen itu, namun dokumen yang berada di Komsisi I tersebut berasal dari pihak ketiga. Saya sendiri baru mengetahui status dokumen yang ada di tangan kami itu hari Jumat (29/2) kemarin … Dalam hal apakah DPR (Komisi I) akan meratifikasi Piagam ASEAN di atas ataukah tidak, semua ini bergantung dari sikap masing-masing fraksi. Perbedaan pandangan masing-masing fraksi (seperti terlihat dari Rapat Dengan Pendapat yang disebut di atas) tampaknya memang ada. Para ahli yang diundang dalam rapat itu pun juga memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun begitu, perbedaan di atas lebih banyak menyangkut persoalan-persoalan teknis dan bukan tentang setuju atau tidaknya ASEAN dijadikan sebagai sebuah “legal personality”. Di antara persoalan-persoalan teknis ini adalah masalah sistem pengambilan keputusan, masalah dana/iuran ASEAN, dan isu-isu tentang demokrasi dan hak azasi. Dan, sebagai akibat dari persoalan ini, maka ada suara-suara yang tampaknya menghendaki agar Piagam ASEAN itu diamandemen lebih dahulu baru kemudian diratifikasi. Sebaliknya, ada pula suara-suara yang menginginkan Piagam ASEAN itu diratifikasi lebih dahulu, baru kemudian diamendemen (yaitu lima tahun kemudian, sesuai fasal dalam piagam itu). Pendirian Sebagai anggota Komisi I, saya dan partai (Partai Bulan Bintang) mempunyai prinsip bahwa Piagam ASEAN itu perlu diratifikasi secepatnya. Alasannya adalah karena dari sisi kepentingan nasional, ratifikasi itu akan menguntungkan Indonesia. Beberapa dari keuntungan itu adalah masalah “center of gravitation” seperti yang disebut di awal tulisan ini. Alasan lain yang tak kalah pentingnya dari persolan di atas adalah, jika masalah amandemen dipersoalkan lebih awal, maka ratifikasi piagam itu oleh negara-negara ASEAN akan terancam buyar. Jika hal ini terjadi,  ASEAN sendiri akan mengalami kerugian. Antara lain, ASEAN akan tetap merupakan organisasi dengan ikatan cair yang akan sulit untuk menghadapi tantangan secara bersama-sama. Antara lain, dalam menghadapi perkembangan yang terjadi di Cina dan India (baik dalam masalah ekonomi dan investasi, atau pun dalam hal munculnya kedua negara ini sebagai kekuatan besar di Asia). Tanpa adanya ikatan yang lebih “kental” di antara anggota ASEAN (jika ratifikasi itu gagal), maka negara-negara lain akan dengan mudah menarik anggota ASEAN satu per satu ke dalam kerjasama bilateral. Jika hal ini terjadi, maka ASEAN (sebagai organisasi regional) akan menjadi semakin lemah. Tentu amat disesali jika kegagalan ratifikasi ini dikarenakan alasan bahwa Piagam ASEAN “kurang pas” dalam mengatur masalah demokrasi  dan hak azasi (khususnya dikaitkan dengan Myanmar), yaitu alasan yang muncul dari berapa anggota Komisi I dalam Rapat Dengar Pendapat. Jika dipikir lebih dalam, dalam masalah Myanmar, bukankah sejak awal ASEAN sadar bahwa masalah demokrasi dan hak azasi di Myanmar memang berbeda dari anggota yang lain? Akan tetapi karena kekhawatiran bahwa Myanmar akan semakin menjadi satelit Cina, maka ASEAN mengajak negara ini untuk bergabung ke dalam ASEAN beberapa tahun yang lalu? Jika ratifikasi di atas gagal dilakukan oleh kesepuluh negara ASEAN, maka Cina dan Myanmar mungkin akan bertepuk tangan. Junta militer Myanmar, misalnya, akan dengan mudah melanggengkan kekuasaannya. Cina pun akan dapat menarik Myanmar semakin dalam ke dalam orbitnya untuk sejumlah keuntungan. Antara lain, penguasaan 0,2% cadangan gas dunia yang ada di Myanmar, ekpoitasi cadangan minyak di teluk Benggala, melanjutkan proyek pembangunan pipa dari Myanmar ke Cina untuk mengalirkan minyak yang dibawa dari Timur Tengah, serta menjadikan Myanmar sebagai akses Cina ke laut. Memang disadari bahwa selain sebagian anggota DPR, di kalangan masyarakat pun ada kecemesan jika ASEAN menjadi sedemikian "kental" dan terbuka di antara sesama ASEAN sendiri. Dari kalangan dunia usaha, misalnya, ada kekhawatiran bahwa ASEAN yang semakin terbuka akan merupakan ancaman dalam persaingan usaha. Akan tetapi terhadap persoalan ini perlu disampaikan di sini bahwa terjadi atau tidak terjadinya hal itu tidaklah bergantung pada masalah diratifikasi atau tidaknya Piagam ASEAN. Dalam hal perdagangan bebas, perdagangan bebas ASEAN telah lama disepakati. Pertemuan ASEAN di Manilla beberapa waktu yang lalu bahkan sepakat mempercepat perdagangan bebas ASEAN dari tahun 2020 menjadi 2015. Selain ini, peradagangan bebas APEC pun (di mana seluruh anggota ASEAN menjadi anggotanya), telah lebih awal lagi disepakati. Bahkan, sejak Amerika masih dipimpin oleh Bill Clinton. Ratifikasi Piagam ASEAN, menurut hemat saya, adalah langkah historis yang amat penting dalam menentukkan masa depan ASEAN atau mengantar ASEAN menjadi bangsa yang besar. Tentu amat disyukuri jika bangsa yang besar ini memang dipimpin oleh Indonesia.

JANGAN ASAL COPY-PASTE karena BLOG JUGA ADALAH HASIL KARYA CIPTA. Biasakan untuk meminta ijin kepada pemilik karya atau paling tidak menyebutkan sumber asal URL tersebut. Hitung-hitung bersilaturahmi dan memperluas perkawanan dan persaudaraan.

(No Ratings Yet)

 Loading ...