Ramos Horta Tertembak: RI Perlu Waspada Karena Kemelut Bisa Panjang

Posted by Yusron Ihza on February 12th, 2008 filed in Culture, Defence, People, Politics

Tertembaknya Jose Ramos Horta, Presiden Timor Leste, yang diduga dilakukan kelompok Alfredo Reinado (11/2), dapat berbuntut panjang. Karena itu Pemerintah Indonesia perlu lebih waspada dalam menyikapi hal tersebut. Tiga hal yang perlu diwaspai adalah, masalah keselamatan warga negara Indonesia di  Timor Leste, masalah di dunia diplomasi, terutama tentang kemungkinan tuduhan bahwa Indonesia terlibat dalam peristiwa berdarah ini, dan terakhir adalah masalah pengungsi. jose-ramos-horta.jpg

Alfredo yang diberitakan sebagai “tewas”  dalam peristiwa di atas,  memiliki setidaknya 600 pengikut, alias sepertiga dari jumlah tentara Timor Leste. Alfredo, yang dipecat bersama  600 orang lainnya saat Alkatiri menjabat Perdana Menteri, dikenal pernah memiliki hubungan dekat dengan aparat pemerintah Indonesia. Sebagian besar tentara yang dipecat dan menjadi pengikut Alfredo itu berasal dari Batalyon 744 dan 745, yaitu batalyon eks Indonesia. Di masa lalu Alfredo pernah menjadi sopir salah satu pejabat tinggi tentara Indonesia, pernah menjadi pelaut di Surabaya, dan juga pernah kuliah di STPDN.

Tentang nasib warga Indonesia, mulai mengungsinya warga negara Indonesia ke KBRI di Timor Leste, sebagaimana dikabarakan sumber dari negara itu, mengisyaratkan adanya kecemasan warga Indonesia di sana. Terutama, tentang kemungkinan dijadikannya mereka sebagai sasaran dari peristiwa tertembaknya Ramos Horta di atas. Pengait-ngaitan sosok Alfredro dengan hubungan dekatnya dengan aparat pemerintah Indonesia bukan merupakan hal yang mustahil.

Kemungkinan tuduhan Pemerintah Timor Leste terhadap Pemerintah Indonesia di atas adalah dalam rangka menarik perhatian dunia internasional. Sebagaimana dimaklumi, Timor Leste yang dulunya hiruk-pikuk berkat diplomasi Horta yang memojokkan pemerintah Indonesia, kini praktis tidak “dilirik” lagi oleh dunia internasional setelah merdeka pada tahun 1999. Padahal negeri yang tidak mempunyai mata uang nasional serta mengalami kesulitan ekonomi ini memerlukan bantuan internasional. Apa lagi, bantuan internasional terhadap Timor Leste memang akan segera berakhir.

Karena alasan di atas, Pemerintah Indonesia harus waspada agar tidak dipakai  Timor Leste sebagai alat diplomasi mereka. Apa lagi, Indonesia sekarang ini sama sekali tidak berminat terhadap wilayah Timor Leste yang cenderung membawa mudarat ketimbang manfaat, sebagaimana terlihat pada saat Timor Leste menjadi bagian wilayah Indonesia di masa lalu.

Di masa lalunya kiprah besar Indonesia di Timor Leste lebih banyak dikarenakan pertimbangan geo-politis dan geo-strategis ketimbang perhitungan-perhitungan ekonomis. Yaitu, kecemasan bahwa Timor Leste (saat itu bernama Timor Timur) jatuh ke tangan Komunis, suatu kecemasan yang juga dimiliki bangsa-bangsa Barat saat itu. Dengan berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin dan bubarnya Soviet Uni, maka Timor Leste sudah menjadi persoalan yang tidak releven lagi dengan kepentingan Indonesia.

Akan halnya kemungkinan mengalirnya pengungsi ke Indonesia, hal ini dikarenakan Timor Leste memang berbatasan dengan Timor Barat yang merupakan wilayah Indonesia.  Indonesia memiliki empat pintu perbatasan dengan Timor Leste. Masing-masing adalah, Mota’ain, Motamasin, Napan, dan Wini.

Loro Manu dan Loro Sae

Sejauh informasi yang saya dapatkan, persoalan Timor Leste tidaklah sederhana. Adanya kelompok yang merasa disingkirkan (Loro Manu) yang umumnya berasal dari masyarakat yang tinggal di kota seperti halnya Alfredo, merupakan suatu masalah besar.  Persaingan antara kelompok yang dulunya tinggal di gunung (Loro Sae) dengan Loro Manu, merupakan inti persoalan.

Pemerintah Indonesia tentu tidak perlu melibatkan diri dalam masalah internal Timor Leste. Pengalaman buruk dalam ambil peran terhadap wilayah Timor Leste yang ditinggalkan begitu saja oleh Portugis (penjajahnya) di masa lalu, telah cukup menjadi pelajaran.

Namun sekedar untuk tahu, terutama dalam mengantisipasi atau melakukan penghitungan sehubungan dengan kepentingan nasional kita, maka tentu hal ini perlu dilakukan. Ibaratkan kebakaran di halaman belakang atau samping rumah, kita tentu harus berjaga-jaga agar api tersebut tidak merembet ke wilayah kita.
 

Dunia Internasional

Berbagai kemelut yang terjadi di Timor Leste selama tahun-tahun terakhir ini mengisyaratkan bahwa  Timor Leste  memang wilayah yang labil. Melihat kesulitan ekonomi di negeri itu (disamping kemelut politik tadi), maka tak ada salahnya jika dunia internasional menundukkan muka karena malu terhadap langkah mereka di masa lalu.

Adanya tuduhan buruk dunia Internasional terhadap Indonesia dalam kaitan Timor Leste dan juga adanya dukungan dunia internasional untuk memerdekakan “Timor Timur”, tampaknya kini sedang mengalami ujian tentang mana yang benar dan mana yang salah.

Jika saja Timor Leste menjadi lebih stabil dan kesejahteraan masyarakat meningkat sejak merdeka dari Indonesia, maka tindakan dunia internasional di masa lalu itu mungkin dapat dikatakan benar. Tapi jika sebaliknya, di mana peristiwa berdarah terus berlanjut dan kehadiran Pasukan PBB di daerah itu terus diperlukan, maka langkah dunia internasional tadi pantas dipertanyakan.

Berkecamuknya konflik internal di Timor Leste dan masalah ekonomi di atas, tentulah merupakan tanggung jawab yang harus dipikul dunia internasioanl. Terutama, negara-negara  yang telah memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Timur Leste.

Sewaktu saya bertemu PM John Howard sekitar dua tahun yang lalu, PM Howard mengaku sakit kepala terhadap ketidakstabilan politik di negara-negara di sekitar Asutralia, termasuk juga negara-negara di Kepulauan Pasifik. 

Sesuai ungkapan “siapa berbuat, maka dia harus bertanggung jawab”, kini merupakan saatnya bagi negara-negara atau dunia internasional untuk bertanggung jawab terhadap situasi di Timor Leste.

Indonesia telah cukup banyak memikul beban itu di masa lalu, lengkap dengan segala sakit dan pahitnya. Tampaknya, sekarang ini tidak ada alasan yang kuat bagi Indonesia untuk memikul beban itu lebih lanjut.


12 Responses to “Ramos Horta Tertembak: RI Perlu Waspada Karena Kemelut Bisa Panjang”

  1. David Says:

    Nasib Timor Timur memang tragis. Merdeka atau tidak merdeka, bukan pilihan yang tepat bagi mereka. Saat masih menjadi bagian Indonesia dulu, hidup penduduk Timor Timur sudah susah. Hampir sepertiga penduduk tewas akibat kekerasan militer dan pelanggaran HAM, GDP luar biasa kecil (sekitar 0.2 persen dari total GDP Indonesia), dsb.
    Sekarang, paska referendum, keadaan pun tidak lebih baik. Malang betul.

  2. Jeka Says:

    Pantas jika Howard dulu pusing kepala, termasuk dalam menangani masalah Timor Timur. Tapi ini adalah konsekuensi yang harus mereka hadapi akibat campur tangan dalam urusan “rumah tangga” negara lain.

    Dalam hal dukungan mereka terhadap Timor Timur misalnya. Bukan saja hal ini semakin memperburuk hubungan diplomatik Indonesia – Australia yang memang tidak bisa dikatakan baik, tetapi juga amat membebani ekonomi dalam negeri mereka (Australia) sendiri. Mungkin tidak pernah terbayang sebelumnya bahwa sebagai pihak yang “bersuara paling keras”, Australia harus mengeluarkan dana yang tidak kecil untuk periode yang tidak pasti dalam rangka mensupport Timor Timur. Padahal, tidak ada manfaat berarti yang mereka dapatkan dengan menjadi “orang tua asuh” negara ini.

    Untung, pada saat Horta tertembak kemarin Howard sudah tidak menjadi PM…

  3. Yusron Ihza Says:

    Buat Rekan David:

    Baik atau buruknya keadaan suatu bangsa, menurut saya, lebih banyak ditentukan oleh bangsa yang bersangkutan. Tentu betul pula bahwa faktor-faktor di luar bangsa itu pun, sampai tingkat tertentu, ikut pula menentukan.

    Dalam masalah Timor Leste, kadang-kadang saya merasa ada keganjilan yang amat besar. Portugis yang menjajah Timor Leste selama 400 tahun sepertinya cuci tangan dan tidak berperan atau tanggung jawab sama sekali. Portugis malah meninggalkan Timor Leste tanpa kepastian tentang bagaimana tanah yang mereka tinggalkan sekitar tahun 1970-an itu.

    Waktu Portugis meninggalkan Timor Leste tanpa kejelasan status seperti di atas, idealnya rakyat Timor Leste dapat menata diri dan menentukan masa depan mereka. Tapi yang terjadi adalah pertarungan antara kelompok-kelompok di negeri itu.

    Indonesia yang merupakan negara yang berbatasan dengan eks jajahan Portugis itu tentu “gerah” dengan perang saudara di Timor Leste kala itu. Kecemasan bahwa situasi berbahaya itu merembet ke Indonesia (terutama dalam suasana Perang Dingin kala itu), membuat Indonesia masuk” ke wilayah itu.

    Ada kabar-kabar (walau harus diperiksa lagi) bahwa negara-negara besar (termasuk Amerika) mendorong Indonesia masuk ke wilayah itu. Terutama, agar jangan sampai kekuatan negara Komunis yang masuk ke sana dan memanfaatkan situasi.

    Saat Timor Leste bersatu dengan Indonesia, pemerintah kita membangun Timor Leste melebihi provinsi-provinsi lain di Indonesia. Banyak provinsi-provinsi lain yang iri dan keirian ini mungkin “wajar”.

    Bahwa Timor Leste “berdarah juga” saat bersatu di Indonesia, ini memang merupakan fakta. Walau pun, saya tidak tahu apakah betul sampai sepertiga penduduk wilayah itu punah ataukah tidak.

    Setelah merdeka sekarang ini (dan tidak ada bangsa atau kekuatan asing mana pun di sana), Timor Leste ternyata tetap “berdarah” juga. Dari keadaan ini maka di dalam hati saya bertanya bahwa yang “doyan bikin berdarah” selama ini sebetulnya siapa?

    Inti masalah yang sesungguhnya di Timor Leste, terletak pada rakyat Timor Leste itu sendiri. Dari ketidaksanggupan membuat “sekedar” mata uang nasional, dapat dibayangkan betapa beratnya nasib negeri itu.

    Sebagai sesama manusia, saya berdoa semoga rakyat Timor Leste dapat menyelesaikan masalahnya sendiri.

  4. Yusron Ihza Says:

    Buat Rekan Jeka:

    He2x …, betul. Nasib Pak Howard terhitung mujur. Seperti ungkapan yang umum kita dengar: Dia berbuat tapi orang lain yang harus “cuci piring”.

    Tentang keterlibatan Australia di Timor Leste (termasuk menjadi “Bapak Asuh”), semula mungkin hal itu mereka lakukan dengan tujuan untuk propaganda tentang HAM. Tentu sekaligus juga propaganda untuk mengatakan bahwa mereka hebat dan beradab.

    Tapi nyatanya, propaganda yang kurang bermakna itu (termasuk belum berhasilnya Australia membuat rakyat Timor Leste menjadi lebih mengerti HAM dan juga demokrasi) ternyata menelan biaya yang terlalu besar.

    Biarlah Australia belajar banyak dari kehadirannya di Timor Leste. Juga, biarlah negeri itu menjadi “Bapak Asuh” bagi anak yang tampaknya lambat untuk dewasa itu.

    Sekali pun cukup banyak suara-suara di Timor Leste yang konon mulai berpikir untuk kembali bersatu dengan Indonesia, saya amat berharap agar negara kita tidak menerima keinginan itu buat selamanya.

    Peribahasa mengatakan, kuda pun tidak akan pernah terperosok sampai dua kali ke lobang yang sama. Karena itu, kita tentu tidak ingin menjadi lebih bodoh dari seekor kuda.

  5. Malik Says:

    Pak Yusron,

    Apa kira - kira langkah yang paling tepat bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gelombang pengungsi besar - besaran dari Timor Leste?

    Dari sisi kemanusiaan dan moral politik, tentu pemerintah tidak bisa berdiam diri. Apalagi, urusan pengungsi Timor Leste ini diatur khusus dalam TAP MPR.

    Tetapi, jika dikaitkan dengan keadaan dalam negeri kita, tentu penanganan pengungsi ini juga bukan hal yang mudah. Tidak hanya akan menyebabkan penggelembungan biaya APBD dan APBN, tetapi juga berpotensi memunculkan masalah - masalah sosial, politik, dsb.

    Terima kasih.

  6. Nanik Says:

    Timor Leste. Negara ini (jika layak dikatakan sebagai sebuah negara) memang (maaf) salah management. Contoh nyata. Mata uang yang mereka pakai USD lho (mohon ralat jika saat ini sudah diganti). Ini tentu saja membuat harga barang - barang jadi mahal, bahkan bagi turis sekalipun. Warga Timor Leste sendiri jelas tidak mampu membeli barang - barang kebutuhan hidup, bahkan yang pokok sekalipun. Standard hidup mereka jadi tidak jelas akibat kebijakan yang ngaco ini. Sungguh mengenaskan.

  7. Yusron Ihza Says:

    Buat Rekan Malik:

    Betapa pun seandainya kita diperlukan (kalau gelombang pengungsian Timor Leste itu terjadi), pada prinsipnya kita harus menganut gaya “minimalist” dalam perihal uluran tangan.

    Setidaknya ada dua alasan mengapa kita idealnya bersikap seperti di atas. Pertama adalah masalah anggaran (seperti yang Anda katakan). Kedua adalah faktor pengalaman.

    Faktor pengalaman yang saya maksud di atas adalah pengalaman kita berbuat untuk Timor Leste di masa lalu (saat itu masih bernama Timor Timur). Kawan saya pernah mengatakan bhw dalam membantu orang idealnya kita tidak seperti membantu anjing yang terjepit, yaitu dibantu malah dia menggigit. Kata-kata ini arif dan perlu diperhatikan dan bahkan mungkin dapat menjadi acuan …

    Fokus kita dalam mengantisipasi situasi di Timor Leste sekarang harus diletakan pada upaya menjaga keselamatan warga kita yang ada di sana. Jika diperlukan, kita (pemerintah) harus siap evakuasi. Kemudian adalah kesiapan kita untuk menjaga perbatasan dengan baik.

    Di luar itu, mungkin kita harus menyiapkan bantuan kemanusiaan. Hal ini tentu harus disesuaikan dengan anggaran kita yang minim tadi. Singkat kata, ya “minimalist” tadi, yaitu tindakan yang kurang lebih sekedar untuk memenuhi remeh-temeh atau basa-basi diplomasi.

  8. Yusron Ihza Says:

    Buat Rekan Nanik:

    Kondisi Timor Leste, kurang lebihnya, mungkin memang seperti yang Anda katakan itu. Di dalam hati pun saya berpikir, ya … “mirip-mirip” seperti itulah, kira-kiranya.

    Hanya saja, dalam kedudukan sebagai politisi, saya tidak ingin kata-kata itu keluar dari mulut saya. Ini agar jangan sampai hal itu dimanfaatkan dan di-blow-up pihak-pihak yang berkepentingan. Syukur-syukur jika tidak dikatakan bahwa “Parlemen Indonesia” yang berkata begitu.

    Tentang uang di Timor Leste, setahu saya, mereka tidak memiliki mata uang nasional sendiri. Rupiah, dollar Australia dan dollar Amerika banyak dipakai di negeri itu.

    Tentang harga-harga, jika dibayangkan bahwa rakyat Indonesia yang relatif lebih baik daya belinya itupun ternyata harus megap-megap membeli bensin yang disubsidi pemerintah, maka dapat dibayangkan betapa beratnya kondisi saudara kita di Timor Leste dalam membeli bensin dengan harga yang normal di sana.

    Jika bensin sudah seperti di atas, dapat dibayangkan betapa beratnya harga-harga komoditas lainnya.

  9. David Udaya Says:

    Hi,Pak Yusron,

    Dalam jawaban bapak kepada Rekan Jeka tertanggal 12 Februari,bapak mengatakan :
    “Sekali pun cukup banyak suara-suara di Timor Leste yang konon mulai berpikir untuk kembali bersatu dengan Indonesia, saya amat berharap agar negara kita tidak menerima keinginan itu buat selamanya.”

    Jika sekiranya keinginan untuk bergabung kembali dengan Indonesia semakin meluas,
    Indonesia tentu tak bisa selamanya menutup kuping dan berdiam diri tidak menanggapi aspirasi tersebut.

    Saya termasuk orang yang sedih ketika mengetahui hasil Jajak Pendapat 1999
    yang dimenangkan kubu pro-kemerdekaan.
    Meski selama 24 tahun berintegrasi dengan Indonesia,rakyat Timor Leste mengalami penindasan dan pelanggaran HAM,namun hal itu juga dialami rakyat Indonesia di daerah lain (Aceh,Papua,etnis Tionghoa).
    Jangan lupa juga,banyak hal-hal positif yang telah dilakukan Indonesia selama berada di Timor Leste,membangun infrastruktur fisik,pendidikan,kesehatan.
    Dan saya membayangkan betapa berat jalan yang harus ditempuh rakyat Timor Leste untuk mencapai kemakmuran,di tengah kondisi geografis yang tandus,dengan hanya mengandalkan kopi sebagai komoditas ekspor serta rejeki minyak dari Celah Timor yang entah berapa tahun lagi baru bisa dinikmati hasilnya,serta ditengah kondisi psikologis masyarakatnya yang labil dan sangat emosional.
    Dan ternyata firasat saya terbukti !!!

    Mari kita berandai-andai.
    Jika sekiranya memang keinginan rakyat Timor Leste untuk bergabung kembali dengan Indonesia menjadi keinginan massal,agar kita tidak menjadi lebih bodoh dari kuda (terperosok sampai dua kali ke lobang yang sama),sebelum kita menerima mereka kembali ke dalam
    keluarga besar NKRI,lakukan lagi
    Jajak Pendapat atau Referendum disana,
    dan dilakukan secara jujur,terbuka dan demokratis,sehingga hasilnya benar-benar kuat dan tidak bisa diganggu gugat oleh masyarakat internasional.
    Dari berbagai informasi yang saya tahu, proses integrasi Timtim dengan Indonesia di tahun 1975-1976 silam penuh dengan rekayasa intelijen
    (e.g:Deklarasi Balibo).Itu jangan dilakukan lagi,jika kesempatan kedua itu benar-benar tiba.

    Mengenai status pemerintahan Timor Leste, bisa bapak baca di http://en.wikipedia.org/wiki/Federacy.
    Status Timor Leste lebih cocok seperti Hong Kong dan Makau dibawah China,yang berstatus sebagai Wilayah Administratif Khusus (Special Administrative Region) atau seperti Zanzibar dibawah Tanzania, dimana Timor Leste diberi hampir seluruh kewenangan seperti halnya sebuah negara (punya bendera,presiden,parlemen,
    kewenangan di bidang budaya,olahraga, agama,sistem pajak & bea cukai,dll),
    KECUALI di bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri dan moneter.

    Begitu dulu unek-unek dan pendapat saya kali ini.Moga-moga Pak Yusron tak keberatan untuk menjawabnya.
    Terima kasih.

  10. Yusron Ihza Says:

    Buat Rekan David Udaya:

    Maaf telat memberi tanggapan karena “terlangkaui”. Saya sudah membaca komentar Anda beberapa jam setelah komentar itu masuk, tapi karena komentar-komentar lain pun juga banyak yang masuk, maka saya lupa bahwa saya belum memberi jawaban. Sekarang saya akan memberi jawaban saya sebagai berikut:

    Jika rakyat Timor Leste pada akhirnya memang serius untuk bergabung kepada Indonesia pada suatu hari, hal ini mungkin perlu dipertimbangkan juga oleh rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di DPR. Dalam sistem demokrasi, pada akhirnya suara mayoritas juga yang akan menentukan.

    Bagaimana suara DPR (seandainya andai-andai tentang keinginan rakyat Timor Leste bergabung kembali ke Indonesia itu memang cukup kuat), saya sendiri sulit memprediksi. Hanya saja, kalau saya pribadi, maka saya akan tetap menolaknya.

    Karena sikap di atas merupakan sikap pribadi, maka sebagian alasan saya pun tentu bersifat pribadi pula.

    Pada prinsipnya saya sama sekali tidak suka dengan sikap “pagi-sore” (pagi lain, sore lain). Jika keputusan sudah diambil, maka seseorang harus “istiqomah” alias teguh dalam pendirian. Bagi saya, keraguan hanya boleh ada sebelum kita mengambil keputusan. Tapi sekali keputusan diambil, maka hal itu bersifat final.

    Sekedar bercerita sedikit, saat masih muda belia, saya pernah diinterview Herbert Feith (Professor Australia yang dinilai sebagai embah Ilmu Politik Indonesia) sehubungan permohonan saya untuk mendapat bea-siswa studi ke Australia. Kala itu Profesor menanya saya bahwa selain Jurusan Hubungan Internasional, apakah saya tidak berminat mengambil bidang lain, yaitu Politik Indonesia.

    Mungkin karena masih muda, saya menjawab “tidak” atas pertanyaan di atas. Saat di jalan pulang, saya sadar bahwa saya telah melakukan kebodohan. Maksud saya, mengapa saya tidak mengatakan bahwa Jurusan Politik Indonesia pun OK juga sebagai alternatif.

    Seperti yang telah diduga, saat Professor itu (sekarang sudah wafat) menilpon saya seminggu kemudian, beliau menyatakan kesulitan mencari pembimbing untuk Jurusan Hubungan Internasional. Tapi, jika saya mau mengambil Jurusan Politik Indonesia, maka beliau akan membimbing saya.

    Demi harga diri dan demi untuk tidak bersikap “pagi-sore”, saya menelan kegagalan pahit akibat kebodohan saya itu. Ini tak peduli bahwa kala itu usia saya masih amat muda. Saya memarahi diri saya di dalam hati, akan tetapi demi konsistennya sikap, saya sama sekali tidak merubah sikap itu. Setelah lebih tua, saya mungkin lebih arif, di mana saya akan membukakan alternatif terhadap suatu masalah.

    Tapi akan halnya keputusan yang sudah diambil harus ditaati, saya tetap memegang teguh prinsip itu sampai hari ini pun juga, dan bahkan mungkin buat selamanya.

    Di luar alasan pribadi di atas, dalam masalah Timor Leste, tentu saya mempunyai alasan-lasan lain. Sebagai misal, karena Indonesia sendiri pun dalam keadaan ekonomi, pertahanan dan lain-lain yang masih sulit, maka saya akan memilih mengurus bangsa sendiri. Timor Leste, bagi saya, kini telah menjadi “orang lain”.

    Jika rakyat Timor Leste memang akan memiliki kesadaran untuk menjadi warga negara yang baik, dan juga sadar bahwa mengurus sebuah negara bukanlah persoalan yang mudah, maka masa 24 tahun (alias sekitar seperempat abad) bersama Indonesia seharusnya merupakan masa yang lebih dari cukup bagi mereka untuk mengerti.

    Saya tentu paham bahwa penderitaan rakyat Timor Leste sekarang ini amat berat. Masa depan mereka pun mungkin juga tidak pasti. Akan tetapi, sebagaimana halnya saya telah menelan pahitnya kegagalan yang diakibatkan kebodohan saya, maka saya ingin agar orang lain pun bersikap konsisten dan kesatria pula. Konsekuensi dari sebuah keputusan memang tidak selalu manis. Setiap orang seharusnya mengerti hal ini.

    Dalam masalah Timor Leste ini, karena Dunia Internasional adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam memerdekakannya, maka akan lebih fair jika dunia internasional-lah yang bertanggung jawab terhadap situasi sekarang ini dan termasuk juga masa depan negeri itu.

  11. Davi Says:

    Tertembaknya Ramos Horta mungkin justru sebuah keberuntungan bagi Australia.

    Seperti kita ketahui, Australia selama ini selalu memberikan “full-support” (terutama bantuan keuangan) terhadap Timor Leste. Bahkan, banyak pihak berpendapat bahwa Australia dengan sengaja tidak memberikan kesempatan kepada Negara tersebut untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ini tentu demi kepentingan Australia sendiri, yaitu: menjamin bahwa keputusan yang diambil oleh Pemerintah Timor Leste akan selalu sejalan dengan kepentingan Australia.

    Berbeda dengan keinginan Australia di atas, Horta justru dikabarkan berusaha melepaskan diri dari “ikatan” Canberra. Antara lain dengan mulai berpaling ke Cina untuk memperoleh bantuan keuangan, tanpa embel – embel isu politik, hak asasi manusia, dsb, seperti yang selama ini berlangsung dengan Australia. Jelas bahwa Horta merupakan “ancaman” bagi Australia untuk tetap exist di Timor Leste.

    Saat ini, nyawa Presiden Timor Leste tersebut ada di tangan Australia. Australia tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Yang jelas, seperti yang Pak Yusron katakan, Indonesia tidak boleh ikut terseret ke dalam konflik ini.

  12. Yusron Ihza Says:

    Buat Rekan Davi:

    Menarik. Info yang Anda sampaikan itu cukup menarik. Mari kita lihat perkembangannya ke depan nanti, termasuk juga persoalan manuver-manuver Cina di negeri tetangga kita itu.

    Saya juga berdoa, semoga Australia yang merupakan “Bapak Asuh Baru” Timor Leste itu dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik.

Leave a Comment