11 Responses to “50 Tahun Diplomasi Indonesia-Jepang”

1. Henry Says:
   January 22nd, 2008 at 7:17 pm

   Tentu sudah banyak yang dicapai oleh Indonesia dan Jepang selama 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara berlangsung, terutama dalam bidang – bidang ekonomi.

   Jepang dipandang sebagai mitra dagang utama (22% dari nilai total ekspor Indonesia tahun 2006 berasal dari Jepang) sekaligus salah satu sumber modal asing terbesar bagi Indonesia (pada tahun 2004, misalnya, nilai investasi Jepang di Indonesia tercatat pada angka US$ 1.683 milyar). Tidak hanya itu, Indonesia juga merupakan “recipient” utama bantuan Jepang dan diperkirakan menerima sekitar 11% dari total bantuan negara tersebut untuk dunia. Fakta - fakta ini menunjukan bahwa Jepang merupakan salah satu faktor pendukung utama di balik pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.

   Sebaliknya, Indonesia pun merupakan negara yang memiliki nilai strategis bagi Jepang. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, contohnya, merupakan “pasar” utama di Asia Tenggara yang amat potensial bagi produk – produk otomotif, manufaktur dan teknologi Jepang. Selain itu, Indonesia adalah negara pengekspor utama sumber – sumber energi bagi Jepang, termasuk gas natural cair (LNG) dan batu bara. Sebagian besar lalu-lintas energi dan ekonomi mereka pun harus melewati perairan Indonesia (Selat Malaka). Jelas bahwa peranan Indonesia dalam memajukan ekonomi Jepang juga tidak kecil.

   Dilihat dari dua sisi, maka tidak diragukan bahwa ketergantungan ekonomi antara dua negara cukup tinggi. Harapan saya ke depan, hubungan bilateral Indonesia dan Jepang tidak hanya sebatas mengembangkan ekonomi masing – masing negara. Melainkan, Indonesia dan Jepang harus mampu mengambil peranan penting, aktif dan konstruktif dalam meningkatkan peran pasar ASEAN di dunia. Happy golden celebration to Indonesia and Japan!

2. Biru Says:
   January 22nd, 2008 at 8:31 pm

   Nilai investasi Jepang tahun 2004 dan tahun – tahun sebelumnya memang cukup tinggi. Sayang sekali angka yang disebutkan oleh Sdr. Henry di atas telah menurun tajam hingga kurang – lebih seperempatnya. Menurut informasi terbaru dari BKPM, nilai kumulatif penanaman modal Jepang di Indonesia tahun 2006 “hanya” sekitar US$ 430 juta. Keuntungan yang didapat Jepang dengan berinvestasi di Indonesia mungkin jauh lebih besar dari nilai tersebut.

   Kabarnya, Vietnam, Cina, Rusia dan India telah menjadi daerah tujuan investasi alternatif bagi sang “saudara tua”.

   Meminjam kata – kata Pak Yusron, kita (terutama pemerintah Indonesia) tentu harus merenung dan bertanya: apa yang salah dengan bangsa ini?

3. Tika Says:
   January 22nd, 2008 at 9:24 pm

   Pak Yusron,

   Perayaan 50 tahun hubungan Indonesia - Jepang disambut cukup antusias oleh Indonesia dan rencananya akan dirayakan selama 1 tahun penuh.

   Apakah kondisi yang sama juga terjadi di Jepang? Apakah mereka juga menggelar acara khusus untuk menyambut peristiwa bersejarah dua bangsa ini?

   Tika

4. J. Rahman Says:
   January 22nd, 2008 at 9:48 pm

   Tampaknya diskusi mengenai hubungan diplomatik kali ini telah mengarah kepada hal yang lebih spesifik, yaitu hubungan ekonomi dan perdagangan. Karena dua aspek ini memang selalu memiliki sisi menarik untuk diperbincangkan, saya pun ikut sumbang info dan saran.

   Dalam satu media cetak saya membaca bahwa Indonesia memasang target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk tahun 2008, yaitu 6.8%. Modal, baik domestik maupun asing, yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut tentu tidak kecil. Karena itu, pembenahan iklim investasi dalam negeri tentu harus menjadi prioritas utama dalam to-do list pemerintah. Jepang memang bukan satu – satunya potential investor bagi Indonesia, tapi tidak dipungkiri bahwa negeri ini adalah mitra ekonomi terpenting Indonesia. Maka, alangkah ideal untuk menjadikan perayaan 50 tahun hubungan Indonesia – Jepang sebagai momentum yang baik untuk meningkatkan kembali kerja sama dua negara, terutama dalam bidang ekonomi.

5. Yusron Ihza Says:
   January 23rd, 2008 at 1:29 am

   Buat Rekan Henry:

   Saya sepakat dengan Anda bahwa saling ketergantungan Indonesia Jepang dan kerjasama di berbagai bidang antar kedua negara telah memberi keuntungan yang banyak bagi kedua bangsa. Di Jepang sendiri kata “sougou izon kankei” (hubungan saling ketergantungan) merupakan istilah yang populer. Karena itu, saling kerergantungan tadi tampaknya amat disadari oleh masyarakat dan para pembuat kebijakan di Jepang.

   Data-data yang Anda sajikan menunjukkan erat dan pentingnya hubungan kedua negara. Hanya, seperti yang dikatakan Rekan Biru dalam komentarnya (di bawah komentar Anda), dalam tahun-tahun terakhir ini memang ada semacam pergeseran atau perubahan trend dari kebijakan dunia swasta Jepang.

   Perubahan di atas idealnya harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia untuk lebih waspada dan mawas diri, terutama dalam abad kompetisi yang makin ketat sekarang ini.

   Bahwa kedua negara harus berperan lebih aktif lagi di kawasan Asia Timur (termasuk Asia Tenggara), saya juga setuju sekali. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang juga amat luas. Posisi geografis dan sumber alam serta pasar kita juga amat penting. Karena itu, ada ungkapan yang mengatakan, kalau Indonesia bersin-bersin, negara-negara lain di ASEAN mungkin akan (kalau bukannya sudah) terkena flu berat.

   Dalam meningkatkan hubungan kedua negara atau meningkatkan peran kedua negara, saya sendiri merasa memiliki tanggung jawab atas hal ini. Tetapi sayangnya, saya tidak dalam posisi yang amat pas untuk dapat berbuat lebih banyak.

   Seperti tersirat dalam tulisan “Langkah Kaki & Blog Ini” yang selalu tampil di halaman blog saya, kalau bukan saja masyarakat Bangka Belitung memilih saya dalam pemilu yang lalu, maka mungkin saya telah “terpental” kembali ke Jepang, dan tidak mendapat tempat mengabdi secara lebih berarti bagi negeri ini.

   Alhamdulillah saya masih dapat terus berbuat (minimal, berusaha untuk terus berbuat) dan melanjutkan mimpi-mimpi saya untuk negeri ini, terutama dalam kaitan dengan Jepang. Hal ini saya lakukan, betapa pun saya hanya anggota DPR, dan bukan pembantu atau kaki tangan pemerintah (eksekutif).

   Sekalipun tidak dapat dan tidak mungkin saya tulis secara dalam di blog ini, tujuan utama kunjungan saya ke Tokyo beberapa hari yang lalu (lihat posting) adalah untuk bertemu seseorang di Kantor Perdana Menteri Jepang.

   Perjalanan di atas, semua saya biayai sendiri (biaya transportasi, biaya nginap di hotel di Tokyo dan lain-lain). Saya juga tidak menggunakan jalur pemerintah atau lembaga apa pun di negeri ini, termasuk dalam hal meng-arrange pertemuan itu, walau pun yang saya lakukan itu adalah untuk negeri ini.

   Sekitar dua bulan yang lalu, saya juga menemui salah satu Menteri di Jepang dengan cara seperti di atas. Dan, yang saya lakukan adalah juga untuk bangsa dan negeri ini.

   Sebagai politisi, saya tentu harus tampil sebagai “laki-laki” dalam arti harus gentleman dan elegant. Karena itu, saya tidak boleh terlalu melankolis dan sentimentil, dan saya tidak akan bercerita lebih jauh lagi tentang hal-hal seperti di atas. Saya pun akan segera mengakhiri jawaban saya ini dalam paragraf-paragraf pendek berikut ini.

   Dalam hal mencintai negeri ini, saya mungkin seperti bertepuk sebelah tangan. Tapi saya akan tetap berbuat dalam kerangka cinta itu. Bukankah saya sendiri yang menulis dalam posting saya bahwa “Sedangkan Sapipun Beribadah?”, he2x … !

   Namun, walau pun dengan prinsip di atas, saya tetap juga seorang manusia. Karena itu saya tentu merasa sakit pula jika media atau masyarakat dengan gampangnya menyebut bahwa anggota DPR itu konon malas, tidak bekerja, serta doyang menghabiskan uang rakyat. Yang lebih menyakitkan lagi adalah generalisasi atas pandangan itu.

   Terhadap hal di atas, sekali pun seorang Muslim, kadang-kadang saya teringat juga dengan doa orang Nasrani yang menurut saya menarik yaitu, “Ya Bapa, ampunilah mereka, karena sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan”.

   Kembali ke masalah hubungan Indonesia Jepang, kita tampaknya memang memerlukan orang-orang yang serius memikirkan masalah itu demi kemaslahatan kedua bangsa. Rekan Henry mungkin merupakan salah seorang yang juga diperlukan (dan bahkan sekarang ini mungkin juga berperan) untuk urusan-urusan seperti ini.

   Sebagai penutup (karena tulisan ini sudah terlalu panjang), saya ingin menambahkan bahwa dalam hal peranan Jepang di Indonesia, di samping dunia usaha Jepang melakukan kompetisi dalam industri untuk cost reduction, sebetulnya mereka seharusnya memikirkan pula masalah pasar. Maksud saya, kalau gaji bangsa-bangsa Asia terlalu murah, bukankah ini berarti Asia tidak dapat menjadi pasar yang baik bagi produk-produk Jepang itu?

   Saya pernah menulis secara khusus perihal di atas sekitar enam tahun lalu di dalam teks-book ekonomi yang berjudul “Ajia Keizai” (Ekonomi Asia). Buku itu diterbitkan ulang satu tahun yang lalu dan (dengan begitu) masih menjadi teks-book yang dibaca para mahasiswa di beberapa Perguruan Tinggi di Jepang.

   Ibarat obat, saya tidak tahu apakah pandangan saya dalam teks-book di atas mulai mempengaruhi sebagian jalan pikiran mereka ataukah tidak.

   Buat Rekan Biru:

   Seperti telah disinggung dalam jawaban saya untuk Rekan Henry, komentar Anda amat menarik. Saya juga melihat adanya semacam trend atau shift yang “sepertinya” sedang dilakukan Jepang. Tegasnya, seperti yang Anda katakan, Jepang mulai bergerak secara lebih besar ke Vietnam dan juga mulai masuk ke Rusia (selain juga ke Cina dan India yang telah lebih awal mereka lakukan).

   Dalam mengamati fenomena di atas, saya menduga kuat bahwa hal itu sebagiannya dikarenakan jalan pikir atau cara pandang pemerintah kita terhadap masalah investasi asing masih klasik. Saya katakan klasisk adalah sekedar untuk menghindari perkataan bahwa pemerintah “tidak melakukan up-date” atau “ketinggalan zaman”. Pandangan pemerintah masih monolitik, alias tidak bergerak dan seperti batu.

   Secara lebih jelas, dapat saya katakan bahwa pemerintah cenderung masih menganggap bahwa kalau upah buruh murah, maka beres. Atau, kalau upah buruh murah, maka investasi asing akan datang. Padahalah, masalahnya tidaklah sesederhana ini.

   Di luar gerakan Jepang ke Vietnam dan Rusia di atas, yang sebagiannya mungkin juga masih dikarenakan faktor upah buruh murah, perlu dicatat bahwa faktor-faktor lain diluar upah buruh, sangat menentukan pula dalam hal datang atau larinya investasi asing itu.

   Saya pernah membaca tentang investasi-investasi asing (walaupun tidak secara khas hanya Jepang) yang masuk secara besar-besaran ke Malaysia dan Singapura dalam tahun-tahun belakang ini. Jika melihat standard hidup di kedua negeri itu, jelas bahwa upah buruh mereka lebih mahal dari kita.

   Sepatutnya Pemerintah merenungkan, apakah kemudahan-kemudahan prosedur berinvestasi di negeri kita sudah cukup bersaing? Apakah infrastruktur kita sudah cukup memadai? Apakah kepastian hukum kita juga telah ada? Lalu, apakah pungutan entah-berantah memang betul-betul sudah tdak ada?

   Semua hal di atas jelas harus dipertanyakan dan dipikirkan oleh pemerintah. Saya sendiri sebetulnya mengurusi masalah pertahanan di Komisi I DPR, tapi saya cukup concern terhadap masalah-masalah tadi. Minimal, saya bertanya dalam hati tentang perihal itu, walau pun saya bukan pembuat ataupun pelaksana kebijakan di bidang investasi tersebut.

   Ada yang lain yang juga menarik dari komentar atau info Anda. Dengan mengatakan bahwa nilai kumulatif penanaman modal Jepang di Indonesia tahun 2006 adalah 430 juta dollar Amerika, dan keuntungan yang didapat Jepang dari hasil investasi di Indoensia lebih besar dari angka ini, maka saya membaca atau memaknainya bahwa Anda melihat adanya pelarian uang.

   Yang amat menarik lagi, pelarian di atas bukanlah pelarian modal, melainkan pelarian laba hasil usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Semoga saya tidak salah tafsir.

   Terhadap hal di atas, tentu seyogianya Pemerintah memperhatikan masalah itu dengan serius. Terutama sekali apakah hal itu betul terjadi. Kalau terjadi, mengada hal itu terjadi, dan bagaimana pemerintah harus mengatasinya.

   Demikian tanggapan saya.

   Buat Rekan Tika:

   Sewaktu di Jepang beberapa hari yang lalu, saya tidak sempat mencari tahu apakah di Jepang ada persiapan-persiapan yang sama dengan kita dalam menyambut “Golden Year” itu.

   Hanya saja, ketika Pak Fukuda berkunjung ke DPR untuk bertemu saya dan satu lagi kawan lain yang juga alumni Jepang, beliau menyebutkan bahwa acara peringatan yang akan dilakukan selama satu tahun penuh itu akan dilakukan di Indonesia dan juga di Jepang. Termasuk juga, di daerah-daerah Jepang di luar Tokyo.

   Sekitar dua atau tiga minggu setelah pertemuan di atas, Pak Fukuda yang kala itu berkunjung ke Indoensia antara lain sehubungan dengan pesiapan di atas, terpilih menjadi Perdana Menteri. Saya yakin bahwa sekali pun beliau telah sibuk dengan tugas-tugas yang lebih besar, rencana di atas akan tetap berjalan.

6. Yusron Ihza Says:
   January 23rd, 2008 at 3:35 am

   Buat Rekan J. Rahman:

   Terima kasih atas kesediaan bergabung ke blog ini. Saya menyambut dengan rasa senang hati.

   Seperti yang Anda katakan, betul bahwa diskusi kita menjurus ke masalah ekonomi dan perdagangan, termasuk juga masalah investasi. Semula saya duga akan menjurus ke masalah diplomasi dan sejarah. Tapi tidak apa, sebab dalam posting lainnya saya juga memang berbicara tentang masalah ekonomi. Jadi, diskusi tetap bisa jalan dan ini merupakan hal yang paling utama.

   Saya sepakat dengan Anda bahwa pembenahan investasi harus menjadi prioritas dalam to-do list Pemerintah. Investasi akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan (sesuai jenisnya) juga mendorong laju pertumbuhan ekspor. Rentetan yang akan muncul dari investasi ini amat panjang. Sebagai misal, perolehan pajak, perolehan devisa (sekiranya hasil investasi itu berupa produk yang diekspor), perbaikan neraca perdagangan luar negeri, dan lain-lain.

   Memang tepat sekali jika 50 tahun hubungan diplomasi Indonesia-Jepang sekarang ini dijadikan sebagai momentum atau tonggak yang penting untuk peningkatan investasi (terutama dari Jepang). Bagaimana membuat acara-acara peringatan itu menggema dan memberi semangat dan kesadaran baru, ini tentu merupakan pertanyaan pula.

   Saya sadar bahwa kemauan Pemerintah dan kemauan dunia usaha ada kalanya tidak sejalan. Ini terutama sekali dikarenakan bahwa sebagian besar dunia usaha di berbagai negara (termasuk Jepang) adalah swasta. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat bertindak dengan cara main perintah-perintah seperti halnya dalam dunia birokrasi. Kalangan swasta itu bukan bawahan pemerintah. Hal ini tentu berlaku di Jepang, di Indonesia, dan juga negara-negara lain pada umumnya.

   Namun, sekali pun tidak bisa dengan jalan main perintah-perintah seperti dikatakan di atas, pemerintah tentu dapat melakukan berbagai hal. Sebagai misal, membuat kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap dunia usaha, yaitu kebijakan yang akan mendorong orang berinvestasi …

   Kalau dilanjutkan, pembicaraan di atas mungkin akan menjurus pada masalah pandangan filosofis tentang “negara” dan “pasar”, yaitu apakah negara harus terlibat ke dalam pasar ataukah tidak, dan seterusnya.

   Saya pernah membaca buku-buku dengan tema “between state and market”. (antara negara dan pasar). Tapi mungkin akan terlalu serius jika kita masuk kesana.

   Buat Rekan J. Rahman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.

7. Fahmi JM Says:
   January 23rd, 2008 at 5:52 am

   Pak Yusron,

   Saya termasuk yang senang dengan kehadiran blog ini, apalagi pak Yusron menulis tentang Jepang yang merupakan keahlian Bapak.

   Mengenai peringatan hubungan diplomatik yang dibuka oleh Presiden RI dan Pangeran Jepang ini, saya sempat bertanya-tanya sejauh mana Jepang menempatkan hubungannya dengan Indonesia.

   Salah satu indikator yang membuat saya agak berkecil hati, adalah ketika kerajaan Jepang memutuskan untuk mengirim Pangeran Akishino (yang memang ditujuk sebagai Presiden Kehormatan Kepanitiaan), ketimbang Kaisar atau Putra Mahkotanya yang datang. Dibandingkan dengan tahun lalu, ketika Kaisar sendiri yang datang ke Malaysia dan Thailand untuk memperingati hubungan mereka.

   Di tataran pemerintah dan juga swasta, penurunan perhatian juga cukup terasa. Meski kita telah punya IJEPA, namun kalo dilihat dari sejarah perundingan yang tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, serta hasil yang didapat dari perjanjian tersebut, kiranya juga harus kita cermati lebih lanjut hubungan kedua negara ini.

   Saat ini, pengaruh bangsa Jepang yang masih sangat terasa, mungkin gempuran budaya pop Jepang melalui kartun, anime, maupun harajuku style-nya. Kedepan, hal ini akan menjadi aset untuk peningkatan saling pengertian diantara kedua bangsa.

   Pertanyaannya kemudian, apakah budaya Indonesia juga mempunyai kekuatan untuk menjadi bagian dari diplomasi soft power bangsa ini di Jepang, mengingat menurut hemat saya, animo dan atensi dari masyarakat Jepang terhadap budaya Indonesia relatif tidak berkembang pesat.

   Selama ini, hubungan erat kedua bangsa ditunjang oleh banyaknya warga kedua bangsa yang mengalami interaksi selama perang dunia. Mereka berperan sebagai agen penghubung peningkatan hubungan kedua negara. Pada masa pemberian pampas an perang, banyak warga Indonesia yang menikmati proyek-proyek kerjasama dengan Jepang, begitu juga dengan masa keemasan pemberian ODA Jepang ke Indonesia, yang melibatkan banyak warga Indonesia. Di Jepang pun, banyak eks tentara Jepang yang mempunyai jalinan emosional yang kuat dengan Indonesia, sehingga menjadi pioneer peningkatan persahabatan dan kerjasama kedua bangsa.

   Mudah-mudahan generasi muda kedua bangsa mendapatkan cara baru untuk saling mendekatkan diri, tidak hanya melalui jalur turisme di Bali atau Beasiswa ke Jepang.

   Demikian,

   Salam hangat

8. Yusron Ihza Says:
   January 24th, 2008 at 12:53 pm

   Buat Rekan Fahmi JM:

   Selamat datang dan bergabung di blog ini.

   Saya gembira membaca komentar Anda, terutama sekali ketajaman Anda memandang masalah diplomasi. Dunia diplomasi itu memang dunia yang penuh dengan simbol atau isyarat, disamping juga basa-basi.

   Pertanyaan Anda tentang mengapa Kerajaan Jepang mengirimkan orang ranking ketiga mereka (bukan Kasisar dan juga bukan Putra Mahkota)merupakan pertanyaan amat menarik; dan ini merupakan bukti ketajaman Anda memandang.

   Saya sendiri sebenarnya memiliki pertanyaan yang sama, hanya saja semula saya tidak ingin mengangkat persoalan ini. Bukan apa-apa, saya cemas dinilai mencari-cari kesalahan Pemerintah. Tapi, karena Anda bertanya, maka saya perlu menjawabnya.

   Sama seperti Anda, saya pun sebenarnya merasa bahwa Jepang “sepertinya” sedang atau telah melakukan perubahan trend atau kecenderungannya terhadap kita dibanding masa sebelumnya. Perubahan arah investasi Jepang (lihat jawaban saya buat Rekan Biru di atas dan juga komentar Rekan Biru sendiri), merupakan sebuah isyarat.

   Saya mempunyai kesan bahwa Pemerintah “sepertinya” kurang tahu atau kurang mau ambil tahu tentang Jepang. Jika kesan saya ini benar, maka mungkin logis-logis saja jika Jepang bersikap serupa. Dari contoh yang Anda ajukan (Perjanjian EPA kita yang amat telat itu) misalnya, bukan tidak mungkin Jepang menilai bahwa kita kurang serius dalam menjaga hubungan.

   Saya tertawa (walau bukan gembira) ketika dalam pidato Upacara Peringatan 50 Tahun Hubungan Diplomasi Indoensia-Jepang di Taman Mini itu Presiden mengatakan bahwa Jepang merupakan negara penting bagi kita karena terbesar dalam investasi. Sedangkan, lanjut beliau, kita pun merupakan negara yang penting bagi Jepang karena menjadi sumber pemasok energi yang penting pula.

   Saya tentu saja tidak menyalahkan Presiden, tapi saya bertanya dalam hati tentang siapa yang mebuat teks pidato itu. Maksud saya, jika sekedar hanya angka statistik “doang” mungkin begitu, tapi kondisi real di lapangan tidaklah semanis itu.

   Kenalan saya yang memimpin perusahaan besar Jepang, dimana sekitar 80% dari total ekspor Gas Alam kita ke Jepang dipasok melalui perusahaan ini, sejak sekitar dua tahun yang lalu telah beberapa kali berkeluh-kesah ke saya tentang nasib kontrak mereka terhadap pemerintah Indonesia yang tidak menentu. Kalau saja saya sebagai “orang luar” dan bukan “para pihak” dalam perjanjian itu bisa tahu, akan amat aneh jika pemerintah yang merupakan “pihak” dalam perjanjian itu malah tidak tahu.

   Yang meresahkan Jepang dalam kontrak di atas adalah bahwa kontrak itu akan habis dua atau tiga tahun lagi lagi, tapi pemerintah Indonesia tak kunjung memberi kepastian apakah kontrak itu akan disambung ataukah tidak. Mengingat pasokan Gas Alam ke Jepang melalui perusahan itu adalah sekitar 80%, maka yang kalang kabut bukanlah perusahaan itu saja, tetapi pemerintah Jepang pun pasti juga begitu.

   Karena ketidakpastian di atas, perusahaan itu mulai berpikir tentang kemungkinan mendapatkan sumber Gas Alam dari negara lain. Adalah tidak mungkin bagi kami, kata kawan saya di perusahaan tadi, untuk menunggu sampai pemerintah Indonesia mengatakan kontrak tidak disambung dan lalu hari berikutnya kami baru terbirit-birit mencari-cari sumber baru ke negara lain. “Naruhodo”, jawab saya (artinya saya mengerti). Mencari sumber pemasok Gas Alam yang baru tentu memang bukan seperti membeli ayam di pasar, pikir saya.

   Pernyataan pemerintah yang muncul di media massa beberapa bulan lalu bahwa Gas Alam Indonesia akan dipakai untuk kepentingan domestik dan hanya akan diekspor kalau masih ada sisanya, tentu merupakan pernyataan yang meresahkan Jepang. Dan, seharusnya jug dibaca oleh pembuat teks pidato Presiden di atas.

   Dalam salah satu jawaban saya terhadap pengunjung blog ini, saya pernah mengatakan bahwa pemerintah “sepertinya” tidak melakukan up-dating terhadap perkembangan situasi alias monolit seperti batu (hari ini begitu, besok begitu, dan lusa pun juga tetap masih begitu).

   Dalam hal Duta Besar kita untuk Jepang sekitar dua tahun lalu, pejabat pemerintah yang “seharusnya paling tahu dan paling bertanggung jawab” mengatakan kepada saya bahwa diangkatnya mantan Menteri yang usia pensiun itu sangat cocok untuk Jepang. Jepang, kata pejabat itu, menghormati orang-orang yang tua dan senior.

   Karena tidak biasa membuat lawan bicara menjadi merah mukanya, saya hanya menjawan santai-santai saja. “Bagus, Pak”, kata saya, sambil menambahkan bahwa “walau pun sejak masa PM Koizumi, Jepang mulai mengalami perubahan. Menteri-menteri Kabibinet Koizumi muda-muda, dan bahkan ada yang berusia 30-an”.

   Dalam hati saya, Jepang menghormati orang tua-tua dan senior itu citra dunia politik Jepang zaman kapan ya? Apakah Zaman PM Miyazawa Kiichi, atau bahkan zaman PM Fukuda Takeo (Ayah Fukuda Yasuo sekarang ini?). Wah .. wah .. wah .., kalau citra kita terhadap Jepang masih seperti itu, maka apa kata dunia?

   Hal seperti di atas, tentulah sekali lagi mengisyaratkan betapa pemerintah kurang menguasai lapangan. Hal ini sedikit atau banyaknya tentu dirasakan pihak Jepang. Dan, jika benar begitu, maka (seperti telah disebut di atas) akan logis-logis saja jika Jepang pun menimpali keadaan ini.

   Dalam hal Jepang “hanya” mengutus Pengeran Akishino ke seremoni yang disebut di awal tulsan ini, saya hanya berharap, semoga itu tidak berarti bahwa sikap Jepang sudah dingin terhadap kita.

   Jika ditanyakan ke pihak Jepang, mungkin mereka akan mengatakan bahwa hal di atas dikarenakan Pangerang Akishino akrab dengan Indonesia. Dia sudah tiga kali ke Indonesia dan Putri Kiko sudah empat kali (yang pertama, datang saat kunjungan Mahasiswa dg kapal Jepang “Nippon Maru” itu).

   Jepang mungkin pula mengatakan bahwa dalam hal bukan Putra Mahkota yang diuutus, ini dikarenakan Putri Masako sedang kurang sehat.

   Macam-macam alasan mungkin saja dapat dibuat, apa lagi ini di dalam dunia diplomasi. Akan tetapi, bagaimana perasaan di kedalaman hati mereka, kita tentu tidak tahu.

   Apa pun adanya, mematut-matut diri tentu merupakan hal yang diperlukan. Bukankah diplomasi itu adalah sebuah seni?

9. Nella Says:
   January 24th, 2008 at 3:17 pm

   Salam kenal,

   Selama 50 tahun, Indonesia dan Jepang telah berhasil mempertahankan ikatan baik antara kedua negara. Selama itu pula, sejauh yang saya ingat, hubungan diplomasi Indonesia dan Jepang tidak pernah sampai kepada situasi “panas”, yang berpotensi menyulut ketenggangan antar dua bangsa. Namun begitu, berbicara tentang kegiatan diplomasi Jepang, terutama yang terkait langsung dengan kepentingan Indonesia, maka tidak banyak pula yang bisa saya recall.

   Salah satu yang menonjol, mungkin peristiwa besar yang terjadi pada masa- masa awal hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang. Yaitu, saat Jepang harus menentukan posisi diplomasinya dalam konflik terbuka antara Indonesia dan Malaysia dan diplomasi ini harus dilakukan oleh Jepang tanpa harus mengorbankan hubungan baiknya dengan Indonesia. Peristiwa bersejarah ini dikenal dengan nama “The Indonesia – Malaysia Dispute 1963 – 1966″.

   Kala itu, Indonesia melakukan konfrontasi terbuka dan menyatakan tidak setuju atas rencana pembentukan negara Malaysia oleh Inggris, yang merupakan penggabungan antara Malaya (sebelumnya berada di bawah penjajahan Inggris) dengan Singapura, Serawak dan Sabah (pada saat itu, ketiganya masih berada dalam wilayah teritori Indonesia). Tidak tanggung-tanggung, konfrontasi yang dimotori langsung oleh Presiden Sukarno ini dilakukan tidak hanya dengan perang diplomasi, melainkan juga dengan mengerahkan kekuatan militer untuk bergerilya.

   Beberapa negara turut berperan dalam mediasi antara Indonesia dan Malaysia, termasuk Jepang yang kala itu cukup aktif dan konsisten dalam menyuarakan perdamaian, baik secara terbuka maupun di belakang layar. Meskipun dapat dikatakan bahwa upaya Jepang tidak amat berhasil, kita patut memberikan penghargaan atas keseriusan dan peran negara ini dalam memfasilitasi penyelesaian konflik Indonesia dan Malaysia.

   Selepas peristiwa itu, rasanya tidak ada lagi kegiatan diplomasi yang mencolok antara kedua negara. Sepertinya, Jepang lebih memilih cara lain untuk berdiplomasi, yaitu melalui kontribusi finansial dan moneter.

   Nella

10. Yusron Ihza Says:
    January 24th, 2008 at 9:36 pm

    Buat rekan Nella:

    Salam kenal kembali dan selamat bergabung dalam blog ini.

    Dalam diplomasi paska Perang Dunia II, Jepang tampaknya memang amat berhati-hati. Kadang-kadang, kehati-hatian itu membuat mereka tampak (dan bahkan mungkin memang) lugu. Sejak kalah perang, rakyat Jepang umumnya amat menggilakan perdamaian dan bahkan mungkin dengan agak berlebihan. Istilah “heiwa boke-syugi” (paham perdamaian yang pikun) merupakan kata yang umum dikenal di Jepang, yaitu yang merupakan kritik atas paham perdamaian yang dinilai berlebihan itu.

    Jepang (resminya) tidak memiliki kekuatan militer. Kekuatan militer mereka disebut sebagai “Jietai” alias SDF (Self Defense Force), alias pula Pasukan Bela Diri, yaitu kekuatan yang relatif terbatas. Gara-gara ini, politisi kondang eks LDP, Ichiro Ozawa, bahkan mengkritik Jepang sebagai negara yang tidak normal. Kampanye Ozawa untuk membentuk “negara normal”, yaitu negara yang sanggup mempertahankan keamanannya tanpa bergantung kepada negara lain (terutama Amerika), sempat membawa Ozawa ke tingkat popularitas yang lebih tinggi di tahun 1990-an.

    Sekedar menambahkan, sekarang ini kebijakan seperti di atas sudah mulai berubah. Jepang sedang berusaha mengamandemen fasal 9 konstitusinya (yang melarang Jepang memiliki angkatan perang). Sekalipun amandemen ini masih dalam proses, tapi beberapa bulan yang lalu Jepang telah mempunyai Kementerian Pertahanan …

    Pada masa segera setelah Perang Dunia II berakhir, ada hal yang lucu dan lugu dari dalam formasi politik Jepang, terutama dalam dunia diplomasi dan hubungan luar negeri. Hal lucu dan lugu yang saya maksud itu adalah konsep pemisahan antara politik dan ekonomi yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai “Seikei bunri”.

    Yakin bahwa konsep dia atas benar (walau bangsa lain melihatnya sebagai konsep yang aneh dan berbahaya), maka politik Jepang pun bergerak atas dasar konsep itu. Jepang, dengan kata lain, hanya mau ngurus masalah ekonomi, tapi tidak akan mengurusi (apalagi mencampuri) soal-soal politik di negara lain. Konsep yang dimulai sejak zaman Hayato Ikeda menjadi Perdana Menteri ini, ujung-ujungnya memang blunder.

    Akibat konsep di atas, Jepang bukan saja dikritik sebagai “economic animal” (binatang ekonomi), yaitu julukan yang memedihkan tetapi amat terkenal itu, melainkan juga hal tadi membawa Jepang kepada suatu hal yang fatal. Hal fatal ini adalah Peristiwa Malari (15 Januari 1974), yaitu kerusuhan anti Jepang besar-besaran di Jakarta, menyusul hal serupa yang terjadi Bangkok, beberapa hari sebelumnya.

    Di Jakarta, mobil-mobil buatan Jepang dibakar atau diceburkan ke sungai dalam demonstarsi mahasiswa yang digelar bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka itu.

    Menurut sumber-sumber tertentu, inti demonstrasi itu adalah karena produk-produk Jepang terlalu membanjiri pasar Asia (terutama Asia Tenggara). Jepang dinilai sebagai tidak punya tanggung jawab apa-apa, selain mengejar keuntungan ekonomi buat dirinya sendiri.

    Namun begitu, seperti yang Anda katakan, peristiwa ini pun memang tidak sampai membawa hubungan kedua negara (Indonesia dan Jepang) berada dalam ketegangan diplomatik.

    Menyinggung soal konfrontasi Indonesia-Malaysia, memang betul bahwa peristiwa itu tidak tanggung-tanggung. Untuk propaganda, pembuatan dan penyusupan surat kabar palsu oleh Indonesia ke Malaysia pun, konon sempat dilakukan.
    Saya lupa apakah surat kabar itu adalah tiruan terhadap koran “Berita Harian” di Malaysia, atau koran lainnya. Yang jelas, surat kabar susupan itu sama dengan koran asli yang terbit pada hari yang sama, tapi di dalamnya disisipkan berita-berita propaganda yang menyesatkan (jika dilihat dari kacamata Malaysia).

    Bahwa Jepang berusaha mengambil peran mendamaikan Indonesia dan Malaysia, seperti yang Anda katakan, ini mungkin memang merupakan fakta sejarah.

    Sekali pun mungkin kurang relevant dan sekedar bercanda, dalam kaitan Jepang-Indonesia-Malaysia ini, saya ingin mengutip bait-bait lagu (konon ciptaan Presiden Sukarno) yang ramai dinyanyikan pada masa “ganyang” Malaysia itu. Dalam lagu itu, ada kata “dako-can”, boneka Jepang yang terkenal di zamannya. Bait-bait itu adalah:

    “Hei kawan-kawan; Mari masuk sukarelawan; Mengganyang Pak Tengku Abdul Raham; Boneka Inggris kayak dako-can”

    Tentang diplomasi Jepang akhir-akhir ini yang cukup bermakna dan perlu dicatat adalah bantuan untuk korban tsunami Aceh.

    Mengenai diplomasi Jepang berupa konstribusi dalam bidang financial dan moneter, tampaknya memang begitu, ADB dan JBIC memainkan peranan yang penting dalam urusan ini.

11. bernhard Says:
    June 28th, 2008 at 4:17 pm

    salam kenal pak >.<
    saya ada 2 pertanayaan

    1. bagaimana tentang ODA??apa sikap pemerintah dalam hal ini??apa dengan pertemuan kemarin, muncul kesepakatan baru mengenai masa depan “kerjasama keuangan”?? kalau saja ada… “kerjasama keuangan” yang seperti apa??

    2. kehadiran kontraktor Jepang di Indonesia (dalam proses proyek yang didanai oleh ODA), apa ini suatu kelemahan dari kita sendiri, atau memang bagian dalam Perjanjian pelaksanan ODA tersebut??

Leave a Comment